Info Teluk Kepayang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu mulai membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah diajukan pemerintah daerah. Kedua Raperda tersebut kini resmi masuk dalam tahap pembahasan bersama legislatif dan eksekutif untuk kemudian ditetapkan sebagai Perda.
Agenda Rapat Paripurna
Pembahasan dua Raperda ini digelar melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Tanah Bumbu, dipimpin oleh Ketua DPRD serta dihadiri Bupati Tanah Bumbu, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota dewan, serta pejabat terkait.
Dalam rapat tersebut, Bupati menyampaikan pentingnya kedua Raperda tersebut untuk mendukung program pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. “Raperda ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Bupati.
Materi Dua Raperda
Dua Raperda yang tengah dibahas mencakup regulasi strategis yang dianggap mendesak untuk segera disahkan.
-
Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah – bertujuan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan APBD.
-
Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat – ditujukan untuk memperkuat daya saing pasar tradisional sekaligus meningkatkan kesejahteraan pedagang kecil.
Kedua Raperda ini dipandang penting karena memiliki dampak langsung terhadap tata kelola pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat Tanah Bumbu.
Baca juga: Digerebek Saat Pesta Tuak di Balai KB, Remaja di Balangan Nekat Melawan Petugas
Pandangan Fraksi DPRD
Setiap fraksi di DPRD menyampaikan pandangan umum terkait dua Raperda tersebut. Sebagian besar fraksi memberikan dukungan, namun ada pula yang memberi catatan kritis terutama soal efektivitas implementasi.
“Kami mendukung penuh pembahasan dua Raperda ini, namun pemerintah daerah harus memastikan aturan yang disahkan nantinya tidak hanya formalitas, melainkan benar-benar dijalankan,” ujar salah satu juru bicara fraksi.
Tahap Lanjutan
Setelah pembahasan awal ini, DPRD bersama pemerintah daerah akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas secara detail pasal demi pasal. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan Raperda bisa disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Ketua DPRD Tanah Bumbu menegaskan, pihaknya akan mengawal proses pembahasan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak agar aturan yang lahir benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Harapan Masyarakat
Masyarakat Tanah Bumbu berharap kedua Raperda yang tengah dibahas bisa segera disahkan dan memberikan manfaat nyata. Pengelolaan keuangan yang transparan serta penataan pasar rakyat dinilai akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga.
“Kami ingin aturan ini jangan hanya indah di atas kertas, tapi benar-benar dijalankan untuk kepentingan masyarakat kecil,” ujar salah seorang pedagang di Pasar Batulicin.
