Info Teluk Kepayang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Banjar) menyatakan sikap tegas menolak rencana merger Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik daerah dengan Bank Kalsel. Penolakan tersebut didasari kekhawatiran bahwa penggabungan itu berpotensi mengancam kemandirian daerah serta melemahkan peran BPR dalam mendukung perekonomian lokal, khususnya sektor usaha mikro dan kecil.
Sikap DPRD Banjar ini disampaikan dalam rapat bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, yang membahas masa depan BPR sebagai salah satu instrumen penting keuangan daerah.
DPRD Banjar Nilai Merger Berisiko Hilangkan Kendali Daerah
Anggota DPRD Banjar menilai bahwa rencana merger dengan Bank Kalsel berisiko menghilangkan kendali daerah terhadap BPR. Selama ini, BPR dinilai memiliki peran strategis sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat kecil dan memahami karakter ekonomi lokal.
“BPR adalah aset daerah. Jika dilebur, kami khawatir arah kebijakan dan prioritasnya tidak lagi sepenuhnya berpihak pada masyarakat Banjar,” ujar salah satu anggota DPRD Banjar.
Menurut DPRD, penggabungan tersebut dapat mengurangi fleksibilitas BPR dalam menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM dan sektor ekonomi rakyat yang selama ini menjadi fokus utama.
BPR Dianggap Penopang UMKM dan Ekonomi Lokal
DPRD Banjar menegaskan bahwa keberadaan BPR tidak bisa disamakan dengan bank pembangunan daerah berskala besar. BPR dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil, petani, dan pedagang tradisional yang seringkali kesulitan mengakses perbankan umum.
Merger dikhawatirkan akan mengubah orientasi layanan menjadi lebih korporatif dan berorientasi profit semata, sehingga kelompok usaha kecil berpotensi terpinggirkan.
“BPR hadir untuk melayani masyarakat kecil. Jangan sampai keberadaannya justru melemah setelah merger,” tegas legislator Banjar lainnya.
Baca juga: Kurangi Ketergantungan, Disdikbud Kalsel Keluarkan Surat Edaran Pembatasan HP untuk Siswa
Kekhawatiran terhadap Kemandirian dan Identitas Daerah
Penolakan DPRD Banjar juga dilandasi oleh semangat menjaga kemandirian daerah. Mereka menilai BPR bukan hanya entitas bisnis, tetapi juga simbol kedaulatan ekonomi daerah yang dikelola untuk kepentingan masyarakat setempat.
DPRD menekankan bahwa kebijakan strategis seperti merger harus mempertimbangkan dampak jangka panjang, tidak hanya dari sisi efisiensi keuangan, tetapi juga dari aspek sosial dan politik ekonomi daerah.
Dorong Penguatan BPR Tanpa Merger
Alih-alih merger, DPRD Banjar mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat BPR melalui pembenahan manajemen, peningkatan modal, dan penguatan tata kelola. Dengan langkah tersebut, BPR diharapkan mampu meningkatkan kinerja tanpa harus kehilangan identitas dan kendali daerah.
DPRD juga membuka ruang untuk kerja sama strategis dengan bank lain, selama tidak menghilangkan status dan kemandirian BPR sebagai lembaga keuangan milik daerah.
“Kami tidak menolak pembenahan. Yang kami tolak adalah merger yang berpotensi merugikan daerah,” ujar perwakilan DPRD.
Pemda Diminta Transparan dan Libatkan DPRD
DPRD Banjar meminta pemerintah daerah agar bersikap transparan terkait rencana merger tersebut, termasuk membuka kajian akademik, analisis risiko, dan manfaat yang menjadi dasar kebijakan. DPRD menegaskan bahwa setiap keputusan strategis harus melibatkan lembaga legislatif sebagai representasi masyarakat.
Tanpa kajian yang komprehensif dan partisipasi publik, DPRD menilai rencana merger berpotensi menimbulkan polemik berkepanjangan.
Harapan Jaga Kepentingan Masyarakat Banjar
Menutup pernyataannya, DPRD Banjar menegaskan komitmen untuk terus mengawal kebijakan ekonomi daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Penolakan merger BPR dengan Bank Kalsel disebut sebagai bentuk tanggung jawab DPRD dalam menjaga aset dan kemandirian ekonomi daerah.
“Kami ingin kebijakan perbankan daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Banjar, bukan sebaliknya,” pungkasnya.
