Teluk Kepayang – Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati dalam reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Usai dilantik, Purbaya secara mengejutkan mengakui bahwa kebijakan ekonomi di masa sebelumnya masih menyisakan banyak persoalan, terutama dalam pengelolaan fiskal dan pembiayaan pembangunan.
Pengakuan Berani Menkeu Baru
Dalam pernyataan perdananya, Purbaya tidak menutup-nutupi tantangan yang dihadapinya. Ia menilai sejumlah kebijakan ekonomi yang telah berjalan belum memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan.
“Kita harus jujur, ada kebijakan yang tidak efektif, bahkan dalam beberapa aspek merugikan daya saing nasional. Ke depan, saya ingin mengubah pendekatan agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/9).
Kritik terhadap Kebijakan Masa Lalu
Meski tidak menyebutkan secara spesifik program yang dimaksud, Purbaya menyoroti tingginya utang negara, lemahnya serapan anggaran untuk sektor produktif, serta ketergantungan pada impor pangan yang belum terselesaikan.
Menurutnya, langkah reformasi fiskal harus segera dilakukan, termasuk dengan mendorong belanja negara yang lebih efisien dan tepat sasaran. “Jangan sampai APBN hanya menjadi instrumen formal, tetapi tidak benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” tambahnya.
Baca juga: Pelatihan Kader Kesehatan Jiwa di Kampung Pelangi Guntung Paikat
Komitmen Perubahan
Purbaya menegaskan bahwa arah kebijakan keuangan negara di bawah kepemimpinannya akan difokuskan pada tiga hal: pertumbuhan ekonomi berkualitas, stabilitas fiskal, dan pemerataan kesejahteraan. Ia juga menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa bergerak ke kisaran 6,5 hingga 6,7 persen pada tahun-tahun mendatang.
“Target ini realistis asalkan kita konsisten menjalankan kebijakan fiskal yang disiplin, berani menata ulang subsidi yang tidak tepat sasaran, serta memperkuat dukungan terhadap UMKM dan investasi produktif,” jelasnya.
Respon Publik dan Ekonom
Pernyataan Purbaya yang blak-blakan menuai beragam komentar. Sejumlah ekonom menilai langkah tersebut sebagai sinyal positif keterbukaan pemerintah dalam melakukan evaluasi. Namun, ada pula yang menilai sikap itu bisa memunculkan perdebatan politik terkait warisan kebijakan Sri Mulyani.
“Pengakuan buruknya kebijakan sebelumnya adalah hal berani, tapi tantangannya adalah bagaimana Menkeu baru membuktikan perubahan konkret, bukan hanya kritik,” ujar Bhima Yudhistira, ekonom INDEF.
Sementara di publik, sebagian masyarakat berharap perubahan kepemimpinan ini membawa dampak nyata terhadap harga-harga kebutuhan pokok dan peluang kerja.
Tantangan Berat ke Depan
Sebagai Menkeu, Purbaya kini dihadapkan pada tugas berat: menjaga stabilitas APBN, mengendalikan utang, serta memperkuat penerimaan negara tanpa membebani masyarakat. Ia juga harus mengawal program prioritas Presiden Prabowo seperti ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ekonomi kita harus tumbuh tanpa meninggalkan rakyat kecil. Itu tugas utama saya,” tegas Purbaya.
Penantian Langkah Nyata
Penggantian Sri Mulyani oleh Purbaya menjadi babak baru dalam arah kebijakan ekonomi nasional. Meski penuh tantangan, publik menunggu terobosan nyata dari Menkeu baru ini, apakah benar mampu membawa Indonesia menuju ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan.
